Meningkatkan Kepercayaan Dan Kesadaran Para Wajib Pajak

0
531
advertorial

Beritahu –¬† Surabaya Bisnis (Surabi) menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan Dan Kepabeanan (LKPK) dengan menggelar seminar “Peta Kepatuhan Di Era Transparansi Pajak”, di Gedung Empire Palace Surabaya. Guna meningkatkan potensi pajak penerimaan negara dari pengusaha start up maupun skala industri.¬†Sabtu (10/08/2019).

Ketua Dewan LKPK Susy Suryani Suyanto, menjelaskan bahwa LKPK sebagai lembaga nirlaba dan berisi konsultan pajak berpengalaman dari seluruh Indonesia, bergerak secara sukarela guna membantu pengusaha agar meningkatkan kepercayaan dalam membayar pajak. Sehingga para wajib pajak dapat mempersiapkan diri atau memitigasi resiko ketika berurusan dengan otoritas pajak.

“Kami konsultan pajak Indonesia merasa perlu membantu secara probono (tidak berbayar) mengedukasi bersama-sama mitra kita Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dimana seringkali antara pemeriksa pajak dan wajib pajak tidak ada kepercayaan yang baik”, urai Susy Suryani Suyanto saat diwawancarai di salah satu rumah makan kawasan Jalan Mayjen Sungkono Surabaya. Jumat (09/08/2019).

Tingkat kepercayaan wajib pajak yang rendah khususnya dari kalangan pengusaha start up inilah, yang berusaha ditingkatkan LKPK bersama Surabi melalui seminar peta kepatuhan pajak, agar dapat mengajak mereka sadar pajak dan terlepas dari semua resiko perpajakan tiap tahunnya.

“Oleh karenanya kami berusaha apabila wajib pajak dengan sukarela dan memahami peraturan perpajakan dan mempunyai kepastian hukum, maka diharapkan juga bahwa wajib pajak bisa membayar dengan baik tanpa harus diperiksa-periksa, tanpa harus dipaksa-paksa untuk membayar”, tambah Susy.

Pendiri Surabi Dwie Ratna Winarsih mengatakan, dari seminar ini dapat mengedukasi pengusaha modern maupun konvensional agar mengetahui regulasi perpajakan dari pemerintah. Sehingga iklim usaha di Indonesia dapat diatur dengan baik.

“Kalau misalkan gak ada aturan kan, pengusaha akan berkompetisi dengan hukum rimba, yang kuat akan menang. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan, agar pengusaha di Indonesia tidak liar dan berkompetisi dengan sehat”, kata Dwie.

Tercatat sebanyak 230 orang mengikuti seminar Peta Kepatuhan Di Era Transparansi Pajak, yang diisi pemateri dari Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, pengamat pajak Darussalam, Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan DJP Muhammad Tunjung Nugroho, Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN Sri Wahyuni Sujono, Komisaris Bukalapak Wahyu Tumakaka, dan Irawan selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. (bi1)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here